Detail Berita

RAPAT KOORDINASI PPKM MIKRO KECAMATAN WAJAK DI PENDOPO KECAMATAN WAJAK Selasa, 29 juni 2021

Dasar : Intruksi Mendri Dalam Negeri No. 14 Thun 2021 tentang : Perpanjangan Peberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 19  di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 19

 

 

Memperhatikan kondisi perkembangan dan penyebaran terkini Corona Virus Disease 19 baik ditingkat nasional,  regional maupun lokal yang menunjukkan tren naik dari ke hari semakin mengkhatirkan mendorong Satgas Covid-19 Kecamatan Wajak untuk mengadakan rapak koordinasi dengan jajaran samping dan satgas covid-19 tingkat desa se-Kecamatan Wajak, yang digelar hari ini selasa tanggal 19 juni 2021 bertempat di Pendopo Kecamatan Wajak.

 

 Hadir dalam acara tersebut Bapak Camat selaku Pimpinan Rapat, didampingi Bapak Danramil, Kapolsek dan Kepala Puskesmas Wajak sebagai Nara Sumber. Undangan yang hadir sebagai audien Kades Se-Kecamatan Wajak, Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas se-Kecamatan Wajak, Kepala OPD Kec. Wajak.

 

 Berikut Kutipan Instruksi Mentri Dalam Negeri No.14 Tahun 2021 selengkapnya;

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG PERPANJANGAN

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

MENTERI DALAM NEGERI

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro diperpanjang dan lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19) di tingkat Desa dan Kelurahan, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

 

Kepada

:

  1. Gubernur; dan
  2. Bupati/Wali kota Seluruh Indonesia,

Untuk

:

 

KESATU

:

  1. Gubernur dapat menetapkan dan mengatur PPKM yang berbasis mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro pada masing-masing Kabupaten/Kota di wilayahnya; dan
  2. Bupati/Wali kota dapat menetapkan dan mengatur PPKM Mikro di masing-masing wilayahnya pada tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan sampai dengan Tingkat Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT) yang menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 sesuai kondisi wilayah dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan.

KEDUA

:

PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:

a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif,

     seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;

 

 

 

KESIMPULAN ATAS IMPLEMENTASI PPKM MIKRO YANG HARUS DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA DAN SATGAS COVID DESA:

 

  1. Segera Laksanakan koordinasi dengan TIM Satgas Covid-19 Tahun Desa untuk membahas strategi penanganan Covid-19 di Desanya masing-masing.
  2. Laksanakan Rapat Sosialisasi Teknis pelaksanaan PPKM Mikro di tiap RT kepada Ketua RT, Kader, Linmas dan Tokoh Masyarakat tiap RT.
  1. Membuat dan memasang himbauan-himbauan Sosialisasi secara Aktif dan Massif tentang kewajiban pelaksanaan Protokol Kesehatan dan pembatasan kegiatan masyarakat sebagai berikut :
  1. Wajib Memekai masker
  2. Untuk tidak Melakukan kegiatan Sosial kumpul-kumpul
  1. Kerahkan Relawan, masyarakat untuk memantau dan mengawasi aktifitas untuk taat protokol kesehatan

Berita Lain